ANTASENABULETIN.ID,NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan mengambil langkah langsung ke pemerintah pusat untuk mempercepat penataan kawasan kumuh di Natuna. Tak hanya mengandalkan anggaran daerah, Cen Sui Lan membuka komunikasi dengan pemerintah pusat agar pengentasan kawasan kumuh dapat didukung melalui APBN.
Langkah tersebut disampaikan Cen Sui Lan usai menyerahkan bantuan sosial tahap II kepada warga miskin ekstrem dan lansia di Natuna, Jumat pekan lalu. Menurutnya, Pemkab Natuna mendapat kesempatan mengikuti agenda pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dalam agenda tersebut, Cen Sui Lan menyampaikan langsung kebutuhan Natuna kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman.
“Dari 30 sekian kabupaten diundang, salah satunya Natuna. Karena tidak diundang semuanya,” ungkap Cen Sui Lan.(22/9/2026)
Bagi Cen Sui Lan, kesempatan tersebut menjadi ruang penting bagi Pemkab Natuna untuk membuka komunikasi lebih luas dengan pemerintah pusat. Apalagi, penataan kawasan di wilayah tapal batas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal di kawasan yang lebih layak dan tertata.
Pemkab Natuna mendorong agar program penataan kawasan tapal batas nantinya dapat sekaligus mengintegrasikan pengentasan kawasan kumuh. Targetnya, kawasan yang selama ini membutuhkan penataan dapat dikembangkan menjadi permukiman yang layak bagi masyarakat.
Cen Sui Lan menyebut pemerintah daerah saat ini mulai menyiapkan berbagai kebutuhan sebagai dasar pengajuan dukungan kepada pemerintah pusat. Data, dokumen serta sejumlah persyaratan pendukung akan dipersiapkan agar usulan penanganan kawasan kumuh dapat diajukan melalui skema dukungan pemerintah pusat.
“Kita akan ajukan nantinya, apabila sudah siap yang dibutuhkan,” kata Cen Sui Lan.
Langkah Cen Sui Lan tersebut menunjukkan upaya Pemkab Natuna memperluas sumber pembiayaan pembangunan dengan menggandeng pemerintah pusat. Dengan dukungan APBN, penataan kawasan kumuh diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, terutama di wilayah strategis dan kawasan tapal batas.
Bagi Natuna, persoalan permukiman bukan sekadar soal lingkungan tempat tinggal. Penataan kawasan juga berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat sekaligus penguatan kawasan perbatasan agar semakin tertata dan layak huni.
(KALIT)
