ANTASENABULETIN.ID,NATUNA — Seruan taat pajak di Kabupaten Natuna dinilai tidak cukup hanya diarahkan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus berdiri paling depan memberikan contoh.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Natuna, Hadi Candra, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Taat Pajak yang digelar UPTD Samsat Natuna bersama Satlantas Polres Natuna di Gedung Serba Guna Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (7/10/2026).
Hadi menilai pelayanan perpajakan di Natuna saat ini sudah semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Bahkan, inovasi pelayanan hingga wilayah antarpulau menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan geografis Natuna.
Namun, kemudahan pelayanan tersebut harus berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
“Sebagai pengguna pajak kendaraan dan pajak bangunan, kita sudah sangat dimudahkan. Tetapi hal ini juga tidak mudah, karena edukasi dan semangat untuk membayar pajak masih perlu ditingkatkan,” ujar Hadi.
Di sinilah Hadi menekankan pentingnya keteladanan pemerintah.Menurutnya, jangan sampai pemerintah mengajak masyarakat taat pajak, sementara lingkungan pemerintahan sendiri belum menjadi contoh.
“Harus memulai dari pemerintah sendiri untuk membayar pajak. Kita harus membayar pajak,” tegasnya.
Hadi berharap kekuatan kebijakan kepala daerah dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan pajak dimulai dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Ia mendorong adanya edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memastikan kewajiban pajak dipenuhi.
Langkah tersebut, menurut Hadi, kemudian harus diteruskan secara berjenjang hingga kecamatan, kelurahan dan desa.
“Kekuatan kepala daerah harus memberikan edaran kepada OPD agar membayar pajak. Saya yakin hal ini akan berdampak, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa,” katanya.
Hadi juga menyampaikan keyakinannya bahwa Bupati Natuna Cen Sui Lan akan merespons cepat dorongan tersebut.
“Saya yakin Bupati merespons cepat hal ini,” ujarnya.
Bagi Hadi, kepatuhan pajak harus dibangun sebagai gerakan bersama. Pemerintah menjadi contoh, masyarakat mendapatkan kemudahan, sementara edukasi terus dilakukan secara berkelanjutan.
Hadi juga memberikan apresiasi kepada jajaran Satlantas Polres Natuna yang dinilainya telah banyak membantu masyarakat.
Menurutnya, jajaran lalu lintas tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan administrasi kendaraan, tetapi juga memahami kondisi masyarakat Natuna yang hidup di wilayah kepulauan.
“Saya juga salut kepada pihak Lantas. Lantas sangat membantu masyarakat dan sangat mengerti kondisi masyarakat Natuna,” ungkap Hadi.
Ia menilai upaya Samsat bersama Satlantas untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan langkah yang penting.
Sebab, bagi masyarakat di pulau-pulau, kewajiban membayar pajak bisa menghadirkan tantangan tersendiri karena harus memperhitungkan jarak, transportasi dan biaya perjalanan.
Hadi tidak hanya mendorong langkah di tingkat kabupaten. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat kebijakan agar gerakan peningkatan kepatuhan pajak memiliki arah yang sama sampai ke kabupaten dan desa.
Menurutnya, bila diperlukan, kebijakan tersebut dapat diperkuat melalui regulasi di tingkat provinsi agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.
“Provinsi juga harus membuat hal ini sehingga terarah, bahkan bila dibuat Pergub, sehingga tepat sasaran sampai ke kabupaten,” katanya.
Menurut Hadi, persoalan pajak bukan semata-mata urusan membayar kewajiban. Di balik pajak terdapat pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang kembali dirasakan masyarakat.
Karena itu, membangun kesadaran pajak membutuhkan dua hal yang berjalan bersamaan: kemudahan pelayanan dan keteladanan pemerintah.
Jika pemerintah memberikan contoh, pelayanan semakin dekat, dan masyarakat mendapatkan edukasi yang konsisten, maka kepatuhan pajak diharapkan tumbuh secara lebih kuat.
Pesan Hadi pun menjadi jelas: sebelum meminta masyarakat taat pajak, pemerintah harus lebih dulu menunjukkan bahwa pemerintah juga taat pajak.
Dari kantor pemerintahan hingga desa, dari pusat kabupaten hingga pulau-pulau terluar, kesadaran itu diharapkan menjadi gerakan bersama untuk memperkuat pembangunan Natuna.(KALIT)
