ANTASENABULETIN.ID,NATUNA — Mantan anggota DPRD Kabupaten Natuna, Junaidi, angkat bicara secara tegas terkait polemik yang melibatkan Marzuki, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Partai Gerindra, dengan Wawan. Junaidi sebelumnya telah memenuhi panggilan Satreskrim Polres Natuna untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persoalan tersebut.
Junaidi menegaskan bahwa keterangannya kepada penyidik diberikan sesuai dengan apa yang diketahui. Ia memilih menghormati proses hukum dan tidak ingin mendahului kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.
“Saya sudah memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sebagai saksi kepada Satreskrim Polres Natuna sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya tidak ingin mendahului proses hukum ataupun memberikan penilaian yang bukan kewenangan saya,” ujar Junaidi.(9/9/2026)
Meski demikian, Junaidi menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga menyangkut etika dan tanggung jawab moral seorang wakil rakyat dalam menjaga ucapan ketika berhadapan dengan masyarakat.
Menurutnya, anggota legislatif memiliki beban moral yang lebih besar dibandingkan masyarakat biasa karena setiap ucapan dan tindakan mereka turut mencerminkan amanah yang diberikan rakyat.
“Seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dalam menjaga ucapan dan sikap, karena dia membawa amanah masyarakat,” tegasnya.
Junaidi mengatakan perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, seorang pejabat publik seharusnya mampu menghadapi kritik dengan kepala dingin, bukan membiarkan perbedaan pendapat berkembang menjadi persoalan personal.
“Se keras apa pun kritik yang disampaikan masyarakat, sebaiknya dijawab dengan argumentasi, data dan sikap yang santun, bukan dengan kata-kata yang dapat merendahkan martabat seseorang,” katanya.
Ia secara khusus mengingatkan bahwa masyarakat kecil merupakan bagian penting dari rakyat yang diwakili oleh anggota DPRD. Tidak ada alasan bagi seorang pejabat untuk menempatkan dirinya lebih tinggi hanya karena memiliki jabatan politik.
“Jabatan itu adalah amanah, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada masyarakat,” ujar Junaidi.
Menurutnya, ketika seorang wakil rakyat mendapatkan kritik, justru di situlah kedewasaan seorang pejabat diuji. Kritik harus dihadapi dengan kemampuan mendengar, memberikan penjelasan dan menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta.
“Apalagi masyarakat kecil adalah bagian dari rakyat yang diwakili. Justru ketika mendapatkan kritik, seorang pejabat seharusnya menunjukkan kedewasaan, mendengarkan dan menjelaskan,” katanya.
Junaidi juga menyampaikan pesan kepada Marzuki agar persoalan tersebut disikapi secara bijaksana dan kepala dingin. Ia berharap semua pihak dapat melakukan introspeksi dan tidak memperbesar persoalan hingga menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Kepada Saudara Marzuki, saya berharap persoalan ini dapat disikapi dengan kepala dingin. Tidak ada salahnya bagi siapa pun untuk melakukan introspeksi ketika sebuah ucapan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Junaidi meminta masyarakat Natuna tetap menjaga suasana kondusif. Kritik terhadap pejabat publik, menurutnya, tetap harus disampaikan secara santun, berdasarkan fakta dan tidak berubah menjadi serangan pribadi.
“Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi permusuhan antarsesama masyarakat. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan itu memutus persaudaraan,” katanya.
Junaidi menilai semakin tinggi posisi seseorang dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga sikap dan menghormati masyarakat.
“Semakin tinggi seseorang mendapatkan amanah dari masyarakat, seharusnya semakin rendah hati dan semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa seorang anggota DPRD mendapatkan kedudukan karena kepercayaan rakyat. Karena itu, jabatan tersebut semestinya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi dari rakyat.
“Wakil rakyat memperoleh kedudukannya karena kepercayaan rakyat. Karena itu, tidak semestinya jabatan digunakan untuk merendahkan siapa pun,” ujarnya.
Junaidi juga mengingatkan bahwa jabatan politik memiliki batas waktu. Yang akan melekat dalam ingatan masyarakat bukan semata-mata posisi yang pernah diemban, tetapi bagaimana seorang pejabat memperlakukan rakyat selama mendapatkan amanah.
“Jabatan hanyalah amanah dan ada batas waktunya. Yang akan dikenang masyarakat bukan hanya jabatan seseorang, tetapi bagaimana dia memperlakukan rakyat ketika memegang jabatan tersebut,” kata Junaidi.
Menutup pernyataannya, Junaidi mengajak seluruh pihak menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk membangun komunikasi politik yang lebih sehat antara pejabat publik dan masyarakat.
“Kritik jangan dibalas dengan penghinaan, perbedaan jangan berubah menjadi permusuhan. Kalau kita sama-sama mengaku sebagai pelayan masyarakat, maka ucapan dan tindakan kita harus mencerminkan penghormatan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi Antasena Buletin tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang sedang berjalan. Pemberitaan ini merupakan penyampaian pandangan Junaidi berdasarkan keterangannya. Redaksi terbuka memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Marzuki sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.(KALIT)
