ANTASENABULETIN.ID,NATUNA— Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring kondisi cuaca ekstrem dan fenomena El Nino.
Kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Bupati Natuna Cen Sui Lan di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (24/8/2026).
Rapat diikuti unsur Forkopimda, TNI-Polri, BMKG, BPBD, OPD, para camat, PDAM, BWS, serta sejumlah instansi vertikal. Forum tersebut secara khusus membahas ancaman kekeringan, karhutla, kualitas udara hingga ketahanan pasokan air bagi masyarakat.
El Nino Menguat, Hari Tanpa Hujan Capai 22 Hari
BMKG Natuna memaparkan, curah hujan sepanjang Agustus 2026 secara umum berada pada kategori rendah dan kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September.
Sejumlah wilayah bahkan telah mengalami hari tanpa hujan dalam periode cukup panjang. Pulau Laut tercatat 21 hari tanpa hujan, sementara Cemaga, Bunguran Selatan, mencapai 22 hari.
BMKG juga mengingatkan fenomena El Nino yang berada pada kondisi sangat kuat berpotensi memperpanjang musim kering dan meningkatkan risiko terjadinya karhutla.
Dalam sepekan ke depan, cuaca Natuna diperkirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Meski terdapat peluang hujan ringan, kondisi kering membuat risiko karhutla tetap tinggi.
Tak hanya kebakaran lokal, BMKG juga mengingatkan potensi pergerakan asap dari Kalimantan menuju Natuna yang dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat hingga jarak pandang.
Cen Sui Lan: Jangan Biarkan Pembakaran Lahan Jadi Budaya
Bupati Natuna Cen Sui Lan meminta seluruh jajaran pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat tidak menganggap kebakaran lahan sebagai kejadian tahunan yang biasa.
Menurutnya, kondisi kekeringan saat ini membutuhkan langkah pencegahan yang lebih serius karena api dapat dengan cepat meluas.
“Kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya. Jangan sampai kejadian di daerah lain terjadi di daerah kita,” tegas Cen Sui Lan.
Ia juga meminta masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Cen Sui Lan menegaskan pemerintah daerah tidak ingin praktik tersebut menjadi kebiasaan yang terus berulang setiap tahun.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
“Pemerintah Daerah tidak mau hal itu terjadi. Kita berusaha mengurangi dan meminimalisir kejadian kebakaran hutan yang sangat menguras energi kita semua,” ujarnya.
Kapolres Ungkap Puluhan Kasus Karhutla
Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Effendie mengungkapkan bahwa kejadian karhutla masih terjadi sepanjang 2026.
Data Polres Natuna mencatat 14 kejadian pada Januari, 12 kejadian Februari, 30 kejadian Maret, 13 kejadian April, 17 kejadian Mei, satu kejadian Juni, dua kejadian Juli dan lima kejadian hingga Agustus.
Wilayah Bunguran Besar dan sejumlah kecamatan lainnya menjadi kawasan yang mendapat perhatian.
Terbaru, kebakaran terjadi di Batubi, Gunung Putri dan Cemaga. Di Cemaga, tercatat tiga titik api kategori medium.
Salah satu kejadian di Cemaga bahkan membakar lahan sekitar 15 hektare. Proses pemadaman berlangsung sekitar tujuh jam dengan melibatkan armada Polri, Pemadam Kebakaran Pemda hingga dukungan TNI AL.
Kapolres memastikan penanganan hukum akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran.
“Menindaklanjuti perintah Bupati, kami akan tindaklanjuti dengan tindakan yang tegas,” kata Novyan.
Satgas Karhutla Segera Dibentuk
Menghadapi potensi peningkatan karhutla, Kapolres Natuna meminta Pemkab segera membentuk kembali Satgas Karhutla Kabupaten Natuna.
Satgas akan memperkuat koordinasi dan respons cepat di wilayah rawan, termasuk melalui pembagian tiga zona penanganan.
Kecepatan respons menjadi faktor penting untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran dengan luasan yang lebih besar.
BPBD Natuna juga mendorong patroli terpadu secara rutin, pemantauan titik panas berbasis teknologi serta peningkatan kesiapan sarana pemadaman di wilayah rawan.
Asap Kalimantan Mulai Berdampak ke Natuna
Komandan Lanud RSA, Marsma TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, menyampaikan bahwa dampak asap dari Kalimantan mulai terasa di Natuna.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor penerbangan akibat menurunnya jarak pandang.
Ia mendorong pembentukan kembali Satgas agar mitigasi dapat dilakukan lebih terstruktur hingga tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, kondisi vegetasi kering seperti rumput dan alang-alang juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena api dapat dengan cepat merambat ketika tertiup angin.
Krisis Air Mulai Mengintai
Ancaman kekeringan juga mulai menekan ketersediaan air baku.
Direktur PDAM Natuna H. Zaharudin melaporkan debit sumber air Gunung Ranai kini tinggal sekitar 30 persen, sementara Bukit Berangin masih berada di kisaran 60 persen.
Kondisi tersebut membuat distribusi air kepada masyarakat masih dilakukan secara bergilir.
Pemerintah daerah kemudian memutuskan kebutuhan pengambilan air akan dikonsentrasikan di kawasan Bukit Berangin sebagai bagian dari langkah antisipasi.
10 Warga Serasan Timur Dilaporkan ISPA
Dampak kualitas udara turut menjadi perhatian serius.
Anggota DPRD Natuna Erimudin menyampaikan kondisi pencemaran udara di Kecamatan Serasan Timur sudah mengkhawatirkan. Sedikitnya 10 warga dilaporkan mengalami ISPA.
Dinas Kesehatan Natuna telah menyalurkan sekitar 10.000 masker kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk.
Dari Pencegahan hingga Penindakan
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah langkah strategis.
Pemkab Natuna akan segera membentuk kembali Satgas Karhutla, menggelar apel kesiapsiagaan, memperkuat patroli dan mitigasi hingga tingkat desa, serta meningkatkan pemantauan titik panas.
Camat juga diminta aktif berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat untuk mencegah pembakaran lahan.
Pemerintah akan menerbitkan edaran agar masyarakat segera melaporkan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla. Bahkan, skema pemberian imbalan bagi masyarakat yang memberikan informasi terkait pelaku pembakaran turut disiapkan.
Langkah tersebut dibarengi dengan penegasan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan akan menghadapi tindakan hukum.
Di tengah ancaman El Nino, hari tanpa hujan hingga 22 hari, menurunnya debit air dan potensi asap lintas wilayah, pemerintah daerah menempatkan pencegahan sebagai garis pertahanan pertama.(Kalit)
