ANTASENABULETIN.ID,JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan.
Bupati Natuna Cen Sui Lan, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Alazi, melakukan audiensi dengan Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Anto Julianto, S.E., M.Si., guna membahas percepatan pengembangan sistem kepelabuhanan di Kabupaten Natuna.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memastikan pembangunan sektor transportasi laut di wilayah perbatasan berjalan seiring dengan kebijakan nasional.
Sebagai kabupaten yang 98 persen wilayahnya merupakan lautan, Natuna sangat bergantung pada transportasi laut sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga penggerak aktivitas ekonomi.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Cen Sui Lan menyampaikan tiga agenda prioritas yang diharapkan mendapat dukungan Direktorat Kepelabuhanan.
Agenda pertama adalah review Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Pemerintah Kabupaten Natuna meminta agar sekitar 20 lokasi pelabuhan yang sebelumnya telah disurvei dapat dikaji kembali untuk dimasukkan ke dalam RIPN.
Menurut Bupati, keberadaan pelabuhan dalam dokumen perencanaan nasional menjadi landasan penting bagi pengembangan infrastruktur pelabuhan secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemkab Natuna juga mengusulkan agar pelabuhan-pelabuhan yang telah beroperasi dan melayani aktivitas masyarakat dapat memperoleh penyesuaian status dan hierarki dalam RIPN sesuai perkembangan kebutuhan wilayah.
Agenda kedua adalah pembaruan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) terhadap sejumlah pelabuhan strategis, meliputi Pelabuhan Midai, Pelabuhan Subi, Pelabuhan Serasan, dan Pelabuhan Pulau Laut.
Keempat pelabuhan tersebut saat ini telah melayani berbagai aktivitas pelayaran, mulai dari kapal Pelni, kapal perintis, kapal barang swasta hingga kapal penyeberangan.
Namun, menurut Bupati, masih diperlukan peningkatan fasilitas pendukung, seperti pembangunan ramp door, ruang tunggu penumpang, fasilitas bongkar muat, hingga terminal penumpang untuk meningkatkan standar pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.
Sementara agenda ketiga adalah penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan yang lebih terintegrasi.
Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di daerah kepulauan tidak dapat dipisahkan dari tersedianya konektivitas transportasi laut yang memadai. Infrastruktur pelabuhan, menurutnya, bukan hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan logistik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka akses pelayanan publik, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
“Natuna memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerbang utara Indonesia. Karena itu, pembangunan sistem kepelabuhanan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional agar konektivitas antarpulau semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Cen Sui Lan.6 Juli 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Alazi menambahkan bahwa dukungan Direktorat Kepelabuhanan sangat dibutuhkan untuk melengkapi dokumen perencanaan serta mempercepat pengembangan pelabuhan-pelabuhan prioritas yang selama ini menjadi penopang mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kementerian Perhubungan dapat menghasilkan langkah nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi laut yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin kuat dalam mewujudkan sistem kepelabuhanan nasional yang mampu mendukung konektivitas wilayah kepulauan, memperkuat rantai logistik nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (kalit)
