ANTASENABULETIN.ID,NATUNA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperjuangkan ketersediaan dan pemerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat kembali ditegaskan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat memimpin rapat bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Selasa (14/7/2026), di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bupati Natuna.
Pertemuan yang dihadiri Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Wakil Bupati Natuna Jarmin, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Hiswana Migas Natuna, serta PT Pertamina Patra Niaga Batam tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dihadapi masyarakat Natuna sebagai daerah kepulauan terluar dan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa kondisi geografis Natuna yang terdiri dari gugusan pulau-pulau menyebabkan pola distribusi energi tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada kondisi nyata masyarakat.
“Sebagai daerah kepulauan terluar, Natuna memiliki tantangan yang berbeda. Melalui pertemuan ini kami berharap lahir solusi konkret terhadap berbagai persoalan distribusi BBM sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Cen Sui Lan.
Bupati kemudian memaparkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna. Mulai dari penyerapan solar bersubsidi yang sangat dipengaruhi musim dan kondisi cuaca karena mayoritas digunakan nelayan, belum optimalnya distribusi Pertalite di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur resmi, keterbatasan sarana angkut BBM yang masih belum memenuhi standar keselamatan, hingga belum terbentuknya subpenyalur BBM di sejumlah wilayah akibat kendala administratif.
Tak hanya itu, distribusi minyak tanah yang masih bergantung pada kapal kayu juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menghambat kelancaran pasokan ke masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat memperoleh BBM bersubsidi, Bupati Cen Sui Lan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pembaruan data nelayan secara menyeluruh. Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyesuaian kuota BBM bersubsidi agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat pesisir.
Bupati berharap BPH Migas dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi daerah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami berharap BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna agar ketersediaan, kelancaran distribusi, serta pemerataan akses BBM bersubsidi dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar,” tegasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Natuna yang secara aktif menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di daerah.
Ia menegaskan bahwa BPH Migas akan terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi daerah, termasuk upaya mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.
“Kehadiran kami di Natuna adalah untuk mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi daerah. Apa yang telah disampaikan Ibu Bupati akan menjadi perhatian kami dan akan kami carikan solusi sesuai kewenangan BPH Migas,” kata Bambang Hermanto.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap lahir langkah-langkah konkret dalam penyempurnaan mekanisme distribusi, penyesuaian kuota BBM bersubsidi, serta penguatan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan dan perbatasan.
Pertemuan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Bupati Cen Sui Lan dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor perikanan, transportasi, dan masyarakat di pulau-pulau terluar, agar memperoleh akses energi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional di wilayah perbatasan Indonesia.(Kalit)
