ANTASENABULETIN.ID, NATUNA — Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan bahwa kewajiban utang Pemerintah Kabupaten Natuna dari pemerintahan sebelumnya akan segera diselesaikan. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, ia memastikan pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, dan pembangunan daerah pada 2026 tetap berjalan.
Penegasan itu disampaikan Cen Sui Lan saat bertemu dan makan bersama sejumlah wartawan di Rumah Makan Ajo Basamo, Ranai, Jumat (23/10/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang dialog terbuka mengenai kondisi keuangan daerah dan arah pembangunan Natuna.
Dalam kesempatan itu, Cen memberikan ruang seluas-luasnya kepada insan pers untuk menyampaikan pertanyaan, termasuk mengenai persoalan keuangan daerah yang menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu pertanyaan disampaikan Kalit, Pimpinan Redaksi AntasenaBuletin.id, yang menyoroti kondisi keuangan daerah ketika Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik mulai memimpin Kabupaten Natuna pada 2025.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan beban utang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya, yang nilainya mencapai sekitar Rp185 miliar hingga Rp187 miliar, serta langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikannya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Berdasarkan neraca Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024, kewajiban utang jangka pendek daerah tercatat sebesar Rp187,114 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya kewajiban yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menata kembali kondisi keuangan.
Menjawab persoalan tersebut, Cen Sui Lan menegaskan bahwa utang masa lalu itu akan dibayarkan dalam waktu dekat.
“Utang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Kami akan berupaya membayarnya dalam waktu dekat sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Namun, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Natuna tetap harus berjalan,” tegas Cen Sui Lan.
Menurutnya, penyelesaian utang tidak boleh menghambat roda pemerintahan maupun program pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan penataan anggaran secara cermat dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Kami akan memilah program berdasarkan skala prioritas, memastikan anggaran digunakan secara tepat, dan menjaga agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, menyelesaikan kewajiban bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan. Di baliknya terdapat hak pihak-pihak yang menunggu pembayaran serta kebutuhan untuk menjaga kepercayaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah.
Utang Diselesaikan, Pembangunan Tetap Berjalan
Tantangan yang dihadapi Pemkab Natuna tidak berhenti pada penyelesaian utang. Pemerintah juga harus memastikan program pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Cen Sui Lan memastikan kegiatan pemerintah daerah pada 2026 tetap berjalan. Artinya, upaya menyelesaikan kewajiban masa lalu harus dilakukan beriringan dengan pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat.
Komitmen ini menjadi penting bagi Natuna sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan kesinambungan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta dukungan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Efisiensi anggaran menuntut pemerintah menentukan prioritas secara cermat. Karena itu, penyelesaian kewajiban keuangan dan pelaksanaan program pembangunan membutuhkan perencanaan yang terukur agar keduanya dapat berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Cen juga menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penyelesaian utang tersebut. Langkah itu diperlukan agar pembayaran dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Wartawan Diberi Ruang Bertanya
Dalam pertemuan tersebut, Cen turut menyampaikan apresiasi kepada wartawan yang selama ini memberitakan berbagai kegiatan dan perkembangan Kabupaten Natuna.
Ia berharap hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers terus terjaga sehingga informasi mengenai kebijakan, pembangunan, dan persoalan daerah dapat disampaikan kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Namun, keterbukaan komunikasi juga memberikan ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol, mengajukan pertanyaan kritis, serta meminta penjelasan atas kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Pertanyaan mengenai utang daerah yang disampaikan Kalit menjadi salah satu contoh bagaimana dialog antara pemerintah dan wartawan dapat membawa persoalan penting ke ruang terbuka.
Kini, perhatian tertuju pada realisasi pembayaran utang yang dijanjikan dalam waktu dekat serta kepastian bahwa kegiatan pemerintah daerah tahun 2026 tetap terlaksana. Masyarakat dan pihak-pihak yang menunggu pembayaran tentu berharap komitmen tersebut segera diwujudkan secara nyata.
Bagi Natuna, menata keuangan dan melanjutkan pembangunan merupakan dua pekerjaan yang sama-sama penting. Penyelesaian utang masa lalu diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah, sementara keberlanjutan pembangunan tetap menjadi harapan masyarakat untuk masa depan Natuna.(KALIT)
