ANTASENABULETIN.ID, NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset atau legalitas kepemilikan tanah semata. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh akses yang lebih luas terhadap lahan, permodalan, industri hingga pasar agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Cen Sui Lan saat memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Natuna Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Jarmin, Kepala BPN Natuna, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Ketua LAM Natuna, serta diikuti secara hibrida oleh BPN Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah instansi terkait.
Mengusung tema “Reforma Agraria Berbasis Penataan Aset dan Penataan Akses untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah”, rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pemerataan penguasaan tanah yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Natuna atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam menjalankan program reforma agraria secara berkelanjutan.
“Reforma agraria tidak hanya berbicara tentang penataan aset tanah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap lahan, fasilitas pendukung, sektor industri hingga pasar. Jika akses ini terbuka, masyarakat akan lebih produktif dan kesejahteraan mereka akan meningkat,” tegas Cen Sui Lan.
Menurutnya, kemudahan akses terhadap sumber daya produktif menjadi kunci dalam memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Natuna. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat mudah memanfaatkan tanah untuk kegiatan produktif, maka ketahanan pangan daerah juga akan semakin kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Natuna, Amir Nugroho, menjelaskan bahwa arah kebijakan reforma agraria saat ini tidak hanya berfokus pada penataan aset tanah negara, tetapi juga pada penataan akses yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.
Ia mengatakan, program redistribusi tanah akan terus diperkuat agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengembangkan usaha pertanian maupun sektor produktif lainnya, sehingga reforma agraria benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber sebagai bagian dari penyusunan langkah strategis pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Natuna.
Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPN, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Natuna optimistis reforma agraria akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.(Kalit)
