ANTASENABULETIN.ID,NATUNA – Kabupaten Natuna kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam kunjungan Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi tantangan besar bagi daerah perbatasan, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat hingga belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (14/7/2026), merupakan bagian dari agenda Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Tim Kedeputian Geostrategi DPN ke Kabupaten Natuna.
Selain Bupati Cen Sui Lan, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Natuna Jarmin, S.E., Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Tim Kedeputian Geostrategi DPN yang dipimpin Mayjen TNI Suwarno, S.A.P., M.Han.
Dalam kesempatan itu, Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa tingginya harga tiket pesawat menuju dan dari Natuna masih menjadi persoalan utama yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Menurutnya, Natuna memiliki potensi wisata bahari dan keindahan alam yang besar, namun keterbatasan akses transportasi dengan biaya yang tinggi membuat daya saing daerah belum berkembang secara maksimal.
Selain persoalan konektivitas, Bupati juga menyoroti belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Keterlambatan tersebut dinilai memengaruhi pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta perputaran ekonomi daerah.
“Sebagai daerah perbatasan, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait konektivitas transportasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah,” ujar Cen Sui Lan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Tim Kedeputian Geostrategi DPN Mayjen TNI Suwarno menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pertahanan negara, termasuk memberikan masukan terkait penguatan wilayah perbatasan dan pembangunan kawasan strategis nasional.
Ia menegaskan, seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Natuna akan menjadi bahan kajian dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari penyusunan kebijakan strategis nasional.
Khusus mengenai persoalan Dana Bagi Hasil, Tim Kedeputian Geostrategi DPN juga akan melakukan pendalaman bersama Deputi Bidang Ekonomi agar dapat ditelaah sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai persoalan strategis yang dihadapi Natuna segera memperoleh solusi, sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Susunan Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN):
Ketua Tim: Mayjen TNI Suwarno, S.A.P., M.Han.
Anggota: Marsma TNI Dr. Agung Karyanto, S.Sos., M.Si.
Anggota: Kolonel Inf Dodi Zulkarnain, S.Sos., M.M.
Anggota: Kolonel Laut (E) Yuda Purnomo, S.T., M.Tr.Hanla., M.A.P.
Anggota: Kolonel Inf Defi Deflijun, S.Sos., M.A.P.
Anggota: Kolonel Adm A. Hafifi, S.AP.
Penulis kalit
