ANTASENABULETIN.ID,NATUNA – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Dr. Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pering, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela agenda kerja Nyanyang di Kabupaten Natuna. Ia didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, Anggota DPRD Provinsi Kepri Mustamin Bakri serta sejumlah perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam kunjungan tersebut, Nyanyang turun langsung melihat proses pengolahan makanan di dapur SPPG. Mulai dari penerimaan bahan pangan, penyortiran, pencucian sayuran dan daging, proses pemotongan, hingga tahapan produksi sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Kita lihat, pertama masuk di SPPG ini ada beberapa barang yang masuk, kemudian dilakukan penyortiran dan dibersihkan, baik sayuran, daging maupun bahan lainnya,” ujar Nyanyang.
Ia juga meninjau pengelolaan limbah serta sumber dan kebersihan air yang digunakan dalam proses produksi makanan. Menurutnya, setiap tahapan harus dilakukan secara disiplin karena makanan yang diproduksi SPPG langsung dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat.
“Setelah itu diproduksi dan sebagainya, baru dikirimkan kepada penerima manfaat,” jelasnya.
Nyanyang secara khusus meminta pengawasan terhadap aspek higienitas dan keamanan pangan terus diperkuat. Ia mengingatkan BPOM bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan secara konsisten agar kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG tetap terjamin.
“Kepada BPOM dan Dinas Kesehatan agar terus memantau higienitas makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat,” tegas Nyanyang.
Penekanan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang semakin memperketat standar keamanan pangan SPPG. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan syarat mutlak bagi SPPG untuk beroperasi, bukan sekadar kelengkapan administratif.
Selain memastikan makanan aman dan higienis, Nyanyang juga membawa pesan penting mengenai dampak ekonomi program MBG bagi masyarakat daerah. Ia meminta pengelola SPPG memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja di dapur yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Untuk dapur yang ada di daerah tersebut, tenaga kerjanya diwajibkan masyarakat yang berada di daerah itu sendiri. Itu akan kita jadikan sebagai pedoman,” katanya.
Menurut Nyanyang, keberadaan SPPG tidak boleh hanya dilihat sebagai tempat produksi makanan bergizi. Program tersebut juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Ia menegaskan, apabila tenaga kerja yang dibutuhkan tersedia di daerah, maka masyarakat lokal harus menjadi prioritas. Namun, apabila kebutuhan tenaga kerja tertentu tidak tersedia, pengelola dapat mencari tenaga dari luar daerah.
“Kalau tidak ada, silakan. Tetapi kalau ada, diwajibkan atau diprioritaskan masyarakat daerah tersebut terlebih dahulu,” pungkasnya.
Kebijakan tersebut menjadi semakin relevan dengan perkembangan pelaksanaan MBG di Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri mencatat sekitar 10.105 tenaga kerja telah terserap di dapur-dapur SPPG di wilayah Kepri, sementara pelaku usaha lokal juga mulai terlibat sebagai pemasok bahan pangan program tersebut.
Dengan demikian, kunjungan Wagub Kepri ke SPPG Natuna bukan sekadar inspeksi dapur. Pesan yang dibawa Nyanyang mencakup dua hal utama: makanan bergizi harus aman dan higienis, sementara manfaat ekonomi program MBG harus ikut dirasakan masyarakat lokal.
Hal ini sekaligus memperkuat arah pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan seperti Natuna, agar program pemenuhan gizi nasional tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga mampu membuka kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. (KALIT)
